Pendidikan Bencana Sejak Dini Mutlak Penting -Hidup Di Atas Negeri Bencana-

BAB I

    PENDAHULUAN

                Masyarakat masih banyak yang kebingungan ketika bencana terjadi. Hal itu terjadi karena lemahnya kesiapsiagaan diri menghadapi bencana. Tanpa pengetahuan akan mitigasi bencana, kepanikan yang sering terjadi hanya akan menambah korban dan membuat proses mitigasi menjadi lambat. Panaroma alam dan perairan Indonesia terkenal hingga ke penjuru dunia. Kekayaan yang dimiliki negeri ini juga berlimpah ruah. Banyak investor asing yang tertarik mengekplorasi kekayaan alam Indonesia. Namun, di balik itu semua, dalam sentuhan geologis Indonesia merupakan negeri di atas bencana.

                Sebagai negara yang termasuk dalam lingkungan cincin api (ring of fire), Indonesia memiliki potensi bencana alam cukup tinggi. Bagaimana tidak? Negeri ini berada di antara wilayah lintasan dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang terdapat banyak gunung berapi.

Ring of fire merupakan rangkaian lempeng atau patahan besar yang menjadi ancaman potensial gempa. Posisinya mengepung perairan Indonesia mulai dari Laut Andaman menjalar dari atas pesisir Sumatera hingga timur. Lempeng ‘Semangka’ di sepanjang daratan pantai barat Sumatera berakhir di Selat Sunda. Kemudian, bersambung dengan rangkaian puluhan gunung berapi aktif di Jawa-Bali-Lombok-Sumbawa-Flores hingga Pulau Alor

Berada di wilayah dengan potensi bencana sangat dahsyat membuat pendidikan mengenai bencana menjadi sangat penting. Pasalnya, kesadaran dan pemahaman hubungan antara bencana dan kebutuhan masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

                Dalam menghadapi bencana, masyarakat harus bisa mengantisipasi, meminimalisasi, dan menyerap potensi stres atau kekuatan destruktif melalui adaptasi atau resistensi. Selain itu, juga harus bisa mengelola atau menjaga fungsi dan struktur dasar tertentu, selama peristiwa bencana, serta mampu memulihkan pasca-bencana.

"Pendidikan mengenai bencana sangat penting untuk diajarkan di sekolah sejak dini. Jika kesiapsiagaan dilatih sejak dini, maka ketika

terjadi bencana, masyarakat tidak akan gagap

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengatakan, pendidikan mengenai mitigasi bencana sudah ada dalam kurikulum 2013. Dia menjelaskan pendidikan mengenai subtansinya ada di setiap pelajaran, misalnya, pendidikan mengenai lingkungan.

"Pendidikan bencana sudah ada di kurikulum 2013. Ada di setiap pelajaran. Pendidikan mitigasi bencana juga ada di program sekolah aman," ujar Wamendikbud di Jakarta belum lama ini. Lantas apa pentingnya sekolah aman untuk menghadapi bencana?

Anak-anak merupakan komunitas yang sangat rentan terhadap bencana. Dan sebagian besar dari kehidupan anak-anak tersebut berlangsung di sekolah. Misalnya, saat berada dalam kelas, terjadi gempa bumi. Tanpa pengetahuan akan mitigasi bencana, anak-anak serta para guru pasti panik, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Bagaimana menyelamatkan diri, menyelamatkan anak dan lainnya. Kepanikan yang seperti ini biasanya malah menambah korban, membuat proses mitigasi menjadi lambat.

Dengan mengikuti pedoman sekolah aman bencana, seharusnya sekolah melakukan simulasi mitigasi bencana secara rutin. Para murid dan guru, diajarkan bagaimana bertindak ketika terjadi bencana gempa. Bagaimana proses evakuasi dilakukan. Pengetahuan mitigasi itu harus diasah terus menerus, sebagai salah satu upaya mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana.

Seperti diketahui, program Sekolah Aman dicetus pada 2012, program percontohan Sekolah Aman dilakukan di lima provinsi, yaitu Sumatera Barat (Padang dan Padang Pariaman), Jawa Barat (Kota Bandung dan Kabupaten Bandung), Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Sikka), serta Jawa Tengah (Rembang dan Grobogan).

Sebelumnya juga, ditandatangani Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Pedoman tersebut diluncurkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2012.              

Pedoman Penerapan Sekolah Aman dari Bencana ini disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Bank Dunia, UNDP, ITB, Yayasan KerLiP dan lainnya.

BAB II

ISI

                Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, karena terletak pada pertemuan tiga lempeng/kerak bumi aktif. Ketiga lempeng aktif tersebut adalah lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara dan lempeng Pasifik di bagian Timur. Lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Penunjaman lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunungapi aktif. Hal tersebut diperjelas lagi oleh Mister and Jordan (1978) menjelaskan bahwa Asia Tenggara bergerak 1 cm/tahun ke arah tenggara, sedang lempeng Samudera Hindia-Australia bergerak 7 cm/tahun ke arah utara, dan lempeng Pasifik barat bergerak 9 cm/tahun ke arah barat. Banyak data tentang gerakan lempeng yang telah diperoleh sejak munculnya Global Positioning System (GPS) (Verstappen, 2000: 17).

                Sehingga sangat wajar apabila dari hasil inventarisasi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DIY, ada sekitar 3.000 sekolah di DIY yang berada di kawasan rawan bencana (Sumber: Kedaulatan Rakyat, 1 Februari 2014).

Berdasarkan sumber di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kita tidak mungkin mengelak dari bencana. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita belajar hidup berdampingan dengan wilayah rawan bencana. Dengan keluarnya UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah terjadi berbagai perubahan yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia, baik dari tingkat nasional hingga daerah. Jika upaya penanggulangan bencana di Indonesia bersifat tanggap darurat saja (emergency response). Melalui UU no. 24 tahun 2007 ini mencakup semua fase bencana, diawali dengan fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Perubahan paradigma dari tanggap darurat menjadi siaga bencana, bahwa bencana tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja. Tetapi, juga bisa diantisipasi kejadian bencana, korban dan diminimalisir dampaknya.

                Perlu kiranya pemerintah memperbanyak sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana melalui jalur pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan transfer of knowledge saja, namun juga harus mampu memberikan kecakapan dan keterampilan untuk kelangsungan hidup bagi siswa ketika sudah terjun di masyarakat. Mitigasi bencana merupakan bagian dari keterampilan untuk kelangsungan hidup siswa. Siswa merupakan orang yang paling cepat menstransfer ilmu yang didapat dari sekolah untuk keluarga dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan anak usia sejak dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat sadar bencana. Sehingga ketika terjadi bencana siswa, guru, dan masyarakat tidak lagi kebingungan, panik, karena telah memahami bagaimana cara mengurangi risiko bencana.

 Tentunya dalam hal ini sangat diperlukan media yang tepat untuk menanamkan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Penanaman mitigasi bencana sejak dini di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan cerita bergambar, latihan simulasi ringan, maupun menyisipkan materi mitigasi bencana ke dalam materi pelajaran yang sesuai. Pemberdayaan anak sejak dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat sadar bencana. Dengan harapan pengetahuan yang didapat dari sekolah dapat ditularkan pada lingkungan sekitar dalam rangka mengurangi risiko bencana.

               

BAB III

KESIMPULAN

                Dari hasil pemaparan dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1.       Pendidikan tanggap bencana sangatlah penting sejak dini

upaya mitigasi bencana seperti yang ada di daerah Selat Sunda seharusnya melibatkan tiga pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, ilmuan, dan swasta. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dalam menghadapi bencana.

“Seperti kejadian kemarin di Pandeglang di Selat Sunda. Itu, kan, banyak perusahaan pariwisata. Kalau mereka punya pengetahuan dan kewaspadaan, mungkin mereka akan melakukan upaya bagaimana saat terkena tsunami tidak rubuh. Akhirnya memakan korban jiwa,” kata dia. 

2.       Selain pendidikan, hal penting yang mesti disiapkan pemerintah adalah teknologi deteksi dini bencana.

Teknologi kebencanaan ini sangat penting untuk memberikan kewaspadaan bagi masyarakat. Sebab, tanpa teknologi yang dapat mendeteksi potensi bencana terjadi, maka pendidikan bencana akan terhambat.

“Karena tanpa teknologi sistem peringatan ini terasa tidak lengkap, masyarakat harus waspada. Teknologi itu, akan memberikan kewaspadaan bagi masyarakat, dan masyarakat sendiri juga harus mendapatkan pengetahuan,” .

BAB IV

REFERENSI

Journal Article

Yuansyah Satya, Neraca Bencana. 2014

PGSD Article

Riyan Setiawan, Tanggap Bencana. 2014

Koran Sindo

Jejen Musfah, Pendidikan Tanggap Bencana. 2018

Tirto.id-Sosial Budaya

Abdul Aziz, Tsunami Selat Sunda. 2018

 Penulis : Puspa Sari

Mahasiswa Konversi 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Bandar Lampung